Simpan File PDF

Cetak File PDF

Yang dimaksud dengan KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA adalah:

Perikatan antara pengguna barang / jasa dengan penyedia barang / jasa dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa.

KETENTUAN – KETENTUAN YANG TERMUAT
DALAM KONTRAK

A

PIHAK YANG MENANDATANGANI

Nama, Jabatan, dan Alamat

B

POKOK PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN

Uraian jelas mengenai jenis dan jumlah barang / jasa.

C

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TERKAIT

 

D

NILAI / HARGA KONTRAK PEKERJAAN, SERTA SYARAT – SYARAT PEMBAYARAN

 

E

PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

Jelas dan terinci.

F

TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENYERAHAN

Disertai jadwal waktu yang pasti dan syarat-syarat penyerahannya.

G

JAMINAN TEKNIS / HASIL PEKERJAAN DAN / ATAU KETENTUAN MENGENAI KELAIKAN

 

H

KETENTUAN MENGENAI CIDERA JANJI DAN SANKSI

Dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibanya.

I

KETENTUAN MENGENAI PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK

 

J

KETENTUAN MENGENAI KEADAAN MEMAKSA

 

K

KETENTUAN MENGENAI KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI KEGAGALAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

 

L

KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

 

M

KETENTUAN MENGENAI BENTUK DAN TANGGUNGJAWAB GANGGUAN LINGKUNGAN

 

N

KETENTUAN MENGENAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 



JENIS KONTRAK

BERDASARKAN BENTUK IMBALAN

BERDASARKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

BERDASARKAN JUMLAH PENGGUNA BARANG / JASA

A. LUMP SUM

A. TAHUN TUNGGAL

A. KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL

B. HARGA SATUAN

B. TAHUN JAMAK

B. KONTRAK PENGADAAN BERSAMA

C. GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN

 

 

D. TERIMA JADI

 

 

E. PERSENTASE

 

 

  1. DESKRIPSI KONTRAK BERDASARKAN BENTUK IMBALAN
    • KONTRAK LUMP SUM
      1. Penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu.
      2. Jumlah harga pasti dan tetap.
      3. Semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa.
    • KONTRAK HARGA SATUAN
      1. Penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu.
      2. Dasar harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
      3. Volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara.
      4. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.
    • KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN
      • Kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang dijanjikan.
    • KONTRAK TERIMA JADI
      Kontrak pengadaan barang / jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan / konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan.
    • KONTRAK PERSENTASE
      Kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang konstruksi / pekerjaan pemborongan tertentu, konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi / pemborongan tersebut.
  2. DESKRIPSI KONTRAK BERDASARKAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
    • KONTRAK TAHUN TUNGGAL
      Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
    • KONTRAK TAHUN JAMAK
      1. Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
      2. Dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan / Gubernur / Bupati / Walikota.
  3. DESKRIPSI KONTRAK BERDASARKAN JUMLAH PENGGUNA BARANG / JASA
    • KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL
      KOntrak antara satu unit kerja / proyek dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu.
    • KONTRAK PENGADAAN BERSAMA
      Kontrak antara beberapa unit kerja / proyek dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

PENANDATANGANAN KONTRAK

KONDISI

URAIAN / KETERANGAN

14 hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan penetapan penyedia barang / jasa dan setelah penyerahan surat jaminan pelaksanaan (5% x Nilai Kontrak)

KONTRAK ditandatangani oleh para pihak

Pengadaan dengan nilai < 5 juta

Bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran bermeterai secukupnya.

Pengadaan dengan nilai > 5 juta s/d 50 juta

Bentuk kontrak berupa SPK, tanpa jaminan pelaksanaan.

Pengadaan dengan nilai > 50 juta

Bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang dan jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksaan

Pengadaan dengan nilai > 50 milyar

Kontrak ditandatangani oleh pengguna barang / jasa setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak yang professional.


HAK DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA BARANG / JASA

HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENYEDIA BARANG / JASA

Setelah penandatanganan kontrak, melakukan pemeriksaan lapangan bersama penyedia barang / jasa dan membuat berita acara (BA) keadaan lapangan / serah terima lapangan.

  1. Setelah penendatanganan kontrak, melakukan pemeriksaan lapangan bersama pengguna barang / jasa.
  2. Dapat menerima uang muka kerja.
  3. Dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan men-SubKontrakkan kepada pihak lain.
  4. Dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan men-SubKontrakkan kepada pihak lain, kecuali kepada penyedia barang / jasa spesialis.

PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN

Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia barang / jasa:
a. Usaha Kecil maksimal 30% dari nilai KONTRAK
b. Usaha selain Usaha Kecil maksimal 20% dari nilai KONTRAK

Pembayaran prestasi pekerjaan:
Sistem sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

Perubahan Kontrak :
Dilakukan sesuai kesepakatan para pihak apabila terjadi PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN, METODE KERJA, DAN WAKTU PELALAKSANAAN.


PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

A. PENGHENTIAN KONTRAK
Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Antara lain :
1. Perang
2. Pemberontakan
3. Perang Saudara
4. Kekacauan dan Huru-hara
5. Bencana Alam,
6. Keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.

B. PEMUTUSAN KONTRAK
1. Para pihak cidera janji dan / atau
2. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak.

C. PEMUTUSAN KONTRAK disebabkan oleh kelalaian PENYEDIA BARANG / JASA dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam KONTRAK.
1. Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara.
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barangn / jasa.
3. Membayar denda dang anti rugi pada Negara.
4. Pengenaan daftar hitam untuk waktu tertentu.

D. KONTRAK dapat diputus secara sepihak oleh PENGGUNA BARANG / JASA apabila:
Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang / jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

E. PEMUTUSAN KONTRAK disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang / Jasa dikenakan sanksi berupa:
Kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang / Jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. KONTRAK batal demi HUKUM apabila:
Isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. KONTRAK dibatalkan apabila:
Para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.


SERAH TERIMA PEKERJAAN

  1. Pekerjaan selesai 100% Penyerahan pekerjaan.
  2. Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan.
  3. Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan.
  4. Penyedia barang / jasa wajib melakukan pemeliharaan, selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
  5. Masa pemeliharaan minimal untuk :
    • Pekerjaan permanent 6 bulan
    • Pekerjaan semi permanent untuk 3 bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
  6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang / jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang / jasa.

SANKSI

KONDISI

JENIS SANKSI

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang / jasa.

Denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1% per hari dari nilai kontrak

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan / pembayaran akibat dari kelalaian pengguna barang / jasa.

Pengguna barang / jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang / jasa akibat keterlambatan dimaksud, besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan.

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang / jasa.

Sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dan / atau tuntutan ganti rugi.


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  • Kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara:
    1. Musyawarah
    2. Mediasi
    3. Konsiliasi
    4. Arbitase
    5. atau melalui Pengadilan
  • Keputusan hasil penyelesaian perselisihan adalah mengikat dan segala biaya yang timbul dipikul oleh para pihak. ****

halaman utama | profil | sdm | dokumentasi | kontak

© 2006 Bagian Perlengkapan UNS | All rights reserved